Menteng, Jakarta - Indonesia

Pemerintah Menjamin Keamanan Data Vaksinasi Covid-19 di Aplikasi PeduliLindungi

JAKARTA – Imbas kebocoran data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial, publik semakin merasa khawatir menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pasalnya, NIK milik Presiden tersebut diketahui beredar dari sertifikat vaksinasi pada aplikasi Peduli Lindungi yang bisa diakses oleh orang lain. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan pernyataan terkait kebocoran NIK yang tidak hanya terjadi kepada Presiden Jokowi, tetapi dialami oleh pejabat lainnya.

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa hingga saat ini, tidak ada bukti kebocoran data pribadi pada aplikasi Peduli Lindungi. Menurutnya, ada pihak tertentu yang memiliki informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Presiden Jokowi dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Sang Kepala Negara. “Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data,” katanya

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan itu mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena data pribadi seluruh masyarakat Indonesia dijamin aman sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi telah melewati proses IT security assessment yang sangat ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, meminta pemerintah menjamin keamanan data pengguna aplikasi PeduliLindungi yang mulai digunakan sebagai syarat administrasi perjalanan di masa pandemi COVID-19 sejak 28 Agustus 2021. “Pemerintah harus bisa menjamin keamanan data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi karena digunakan banyak orang dan memiliki data-data krusial yang tidak boleh bocor ke pihak tidak bertanggung jawab,” katanya melalui keterangan pers, Minggu (5/9/2021).

Guspardi menjelaskan, keamanan data tersebut sangat penting karena aplikasi PeduliLindungi ini akan diterapkan sebagai skrinning di berbagai sektor dan kegiatan masyarakat mulai 7 September 2021 diantaranya seperti pendidikan, olahraga, mal, dan seni budaya seperti tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38/2021.

Guspardi meminta pemerintah memperhatikan laporan dari masyarakat terkait aplikasi PeduliLindingi diduga juga bermasalah dan terjadi kesalahan seperti data vaksin pengguna tiba-tiba hilang dan data yang tidak sinkron. Hal itu berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi yang dikeluarkan pemerintah sehingga jangan sampai warga meragukan dan mempertanyakan langkah proteksi bagi pengguna aplikasi PeduliLindungi.

“Pemerintah seharusnya segera memperbaiki dengan pengintegrasian prinsip-prinsip pelindungan data pribadi dan menyiapkan secara matang tingkat keamanannya. Sehingga masyarakat merasa yakin menggunakan aplikasi pengganti ini (PeduliLindungi) benar-benar aman,” katanya.

Selain itu, pemerintah harus melakukan proses audit terhadap semua sistem penyimpanan data serta mendorong kerja sama terpadu antar pengelola data maupun ahli IT dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BSSN.

Guspardi menegaskan bahwa keamanan data pribadi merupakan tanggung jawab penuh pemerintah yang mengumpulkan dan mengelola data masyarakat agar kebocoran data tidak terus berulang dan merugikan warga. (*)