Menteng, Jakarta - Indonesia

Pemerintah Menghargai Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Berbagai mural yang berisikan kritikan bermunculan saat ini, salah satunya mural ‘Jokowi 404: Not Found’ di Tangerang menjadi sorotan. Mural-mural ini dinilai sebagai bentuk suara kekecewaan terhadap keadaan. “Mural ini biasa digunakan oleh kelompok-kelompok tertindas untuk menyuarakan ide, pesan dan gagasan mereka mengenai kekecewaan terhadap keadaan. Kekecewaan ini diakibatkan tidak adanya media yang mewakili suara mereka dan mereka adalah kelompok yang tidak memiliki akses terhadap media,” ujar Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area (UMA) Ara Auza.

Ara mengatakan mural berisi kritikan itu dibuat kelompok tertentu untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Dia menilai mural merupakan budaya tandingan.”Mural identik dengan budaya tandingan yang biasa disebut culture jamming, secara sederhana diartikan sebagai budaya tandingan yang disampaikan kelompok tertentu kepada pemerintah disebabkan kelompok suara masyarakat ini tidak menemukan keterwakilan mereka untuk melakukan kritik terhadap pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, kebebasan mengemukan pendapat merupakan hak asasi manusia (HAM) setiap negara. Setiap warga negara bebas mengemukan pendapat untuk menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagai secara bebas dan bertanggung bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum Kebebasan mengemukan pendapat dimuka umum di jamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelanggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga perlu dibentuk UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Nomor 9 Tahun 1998. Pada UU tersebuat Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada: Asas keseimbangan antara hak dankewajiban ; Asas musyawarah dan mufakat ; Asas kepastian hukum dan keadilan ; Asas proporsionalitas ; Asas manfaat.

Pada konstitusi Indonesi menjami warganya menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sejauh tidak menebar fitnah dan melanggar hukum. Dilansir situs Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), deklarasi universal hak-hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Prancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III). Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi. Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang hak asasi manusia dan di dalamnya termuat 30 pasal.

Sikap Positif Pelaksanaan Kebebasan Mengemukakan Pendapat, yakni: Kebebasan yang bertanggung jawab Saat menyampaikan pendapat maka harus memperhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain. Kebebasan saat menyampaikan pendapat harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan, hukum negara, dan adat istiadat. Senantiasa berbuat dengan memperhatikan hak orang lain Senantiasa mengedepankan Musyawarah untuk mufakat. (*)