Menteng, Jakarta - Indonesia

Pemerintah Daerah di Luar Jawa Perlu Antisipasi Ledakan Covid-19

Oleh : Sarifudin )*

Beberapa hari ini jumlah pasien Corona di Indonesia menurun tetapi sayangnya ada kenaikan di daerah luar Jawa. Pemerintah daerah di luar Jawa diharapkan  sigap untuk mengantisipasi ledakan Covid-19.

Corona adalah penyakit yang menghebohkan tahun lalu dan tahun ini, karena korban-korban terus muncul. Pemerintah berusaha keras untuk menekan angka pasien Covid dan meningkatkan vaksinasi nasional, agar pandemi yang mengerikan segera berakhir. Kita semua sudah lelah, jenuh, dan stress dalam menghadapi Corona.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa beliau senang karena PPKM level 4 efektif dalam menekan kasus Corona di Indonesia, dari 30.000-an jadi 20.000-an saja per harinya. Namun beliau juga miris karena justru di daerah luar Jawa dan Bali ada peningkatan jumlah pasien. Sedangkan jumlahnya mencapai 46% dari kasus nasional.

Pemerintah pusat akhirnya menegur pemerintah daerah untuk terus waspada dalam mengantisipasi ledakan kasus Corona, khususnya di luar Jawa dan Bali. Jangan sampai naiknya kasus Corona akan membuat jumlah pasien Covid naik lagi secara nasional. Jadi, mereka harus benar-benar teliti dan tidak boleh terlena, karena kasus Corona di Indonesia sedang turun.

Untuk mengantisipasi ledakan kasus Covid di luar Jawa dan Bali, maka pemerintah daerah perlu memantau PPKM level 4 secara ketat. Apalagi durasinya lebih panjang daripada di Jawa dan Bali, yakni sampai tanggal 23 agustus 2021. Sehingga diharap pasca PPKM, jumlah pasien Covid akan turun drastis.

Jangan sampai PPKM level 4 hanya ada di atas kertas tetapi tidak dipraktekkan di jalanan. Contohnya adalah penyekatan dan pembatasan mobilitas. Petugas harus benar-benar tegas untuk menghalau kendaraan agar tidak lewat sembarangan dan berhasil untuk pergi keluar kota, padahal tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan sampai ada yang mengelabui dan nekat melarikan mobil saat ada pergantian shift jaga.

Selain itu, pemerintah daerah juga wajib tegas dalam mengatur pabrik dan perkantoran, karena di bidang non essensial semuanya wajib untuk work from home. Apalagi kita sudah dimudahkan dengan teknologi, jadi bisa rapat secara virtual, koordinasi via email, WA, telegram, dan telepon, sehingga komunikasi bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. 

Jangan sampai ada pimpinan perusahaan yang nekat untuk membuka pabrik secara full seperti biasa, dengan alasan ekonomi. Namun akhirnya dia sendiri yang rugi karena terbentuk klaster baru dan tempatnya terpaksa ditutup selama minimal 14 hari dan disemprot antiseptik.

Pemerintah daerah juga perlu untuk menekankan 3T, yakni testing, tracing, and treatment. Testing sangat penting untuk mengetahui apakah di sana banyak warga yang positif Covid, dan mereka bisa mendapatkan sosialisasi bahwa rapid test ini tidak sakit. Justru mereka akan terselamatkan karena tahu jika kena Corona, dan mendapat perawatan dini. Sehingga akan lekas sembuh dan tidak menularkan ke keluarganya. 

Tracing juga penting untuk menelusuri siapa saja yang pernah berkontak dengan pasien, dan jika mereka jadi OTG bisa dites juga, sehingga tahu positif Covid atau sehat. Jika ada yang kena Corona maka wajib mengumumkannya, sehingga yang berkontak bisa cepat-cepat tes, dan memudahkan proses tracing.

Treatment alias pengobatan menjadi faktor penentu kesembuhan pasien Covid. Pemerintah pusat sudah memberikan fasilitas berupa obat dan vitamin gratis dan pemerintah daerah tinggal memantaunya, agar tersampaikan ke pasien yang isolasi mandiri. 

Pemerintah daerah wajib waspada agar tidak ada lonjakan pasien Covid, karena faktanya di luar Jawa-Bali justru ada peningkatan. Kita wajib bekerja sama dan menaati aturan PPKM level 4 agar bebas Corona secepatnya. Kedisiplinan adalah kunci.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini