Menteng, Jakarta - Indonesia

Mendukung Upaya Pemerintah Memperbaiki Input Data Kasus Kematian Covid-19 di Daerah

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyatakan pemerintah akan kembali memasukkan indikator kematian akibat Covid-19 dalam penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) setelah persoalan data diperbaiki. “Sedang dilakukan clean up data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include indikator kematian ini jika data sudah rapi,” ujar Jodi saat dihubungi Tempo, Rabu, 11 Agustus 2021.

Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level 4 karena ditemukan adanya input data yang tidak update, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Pemerintah lantas menetapkan 26 kabupaten/kota turun status dari PPKM level 4 menjadi level 3 hanya dengan lima indikator lain asesemen, yakni angka keterisian tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Jodi menjelaskan pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. “Banyak angka kematian itu yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Jadi terjadi distorsi/bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, Analis Data LaporCovid-19 Said Fariz Hibban mengatakan ketidakakuratan data kematian yang ada seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. “Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat,” ujar Said, Rabu, 11 Agustus 2021.

Apalagi, lanjut Said, data kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19. LaporCovid-19 menemukan jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah.

Sementara itu, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut langkah pemerintah yang tidak memperhitungkan angka kematian sebagai indikator ini sangat berbahaya. Sebab, Dicky menyebut tingkat keparahan situasi wabah hanya bisa diukur dari angka kematian. Dicky khawatir, jika permasalahan data ini tidak segera dibereskan, maka Indonesia akan semakin lama terbebas dari pandemi Covid-19. “Inilah yang saya khawatirkan, salah satu indikator kenapa saya menempatkan Indonesia dalam potensi bakal keluar gelombang paling akhir pandemi, karena manajemen data ini,” tuturnya ihwal dihapusnya data kematian akibat Covid-19 dalam penilaian level PPKM.

Selanjutnya Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan ulang, bahwa data kematian akibat Covid-19 tidak dihapus. Namun, tidak digunakan untuk sementara waktu karena adanya tumpukan data yang harus dirapikan. “Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).

Dia mengatakan, pemerintah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk atau dicicil pelaporannya sehingga data menjadi bias. Hal tersebut menyebabkan penilaian terhadap level PPKM di suatu daerah menjadi tidak akurat. Selain itu, banyak kasus aktif yang tidak ter-update lebih dari 21 hari. Jodi pun menegaskan, saat ini pemerintah menurunkan tim khusus untuk merapikan data. Jika sudah rapi, data kematian akan dimasukkan kembali ke dalam indikator penanganan wabah. (*)