Pengerahan Massa dan Due Process Sidang Rizieq

Pengerahan Massa dan Due Process Sidang Rizieq

Sidang lanjutan kasus tes Swab RS UMMI dengan terdakwa Rizieq Shihab, Hanif Alatas dan dr Andi Tatat, kembali digelar pada hari Kamis (17/6/2021) di Pengadilan tinggi (PN) Jakarta Timur.

Sidang digelar pada pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan duplik para terdakwa dan kuasa hukum atas replik yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).

Rizieq tiba di PN Jakarta Timur sekira pukul 08.50 WIB. Pengawalan ketat masih mengiringi mobil tahanan Rizieq hingga masuk ke PN Jaktim guna mengantisipasi pengerahan massa Rizieq.

Rizieq Syihab dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh JPU. Kemudian terdakwa Hanif Alatas dan Andi Tatat keduanya dituntut 2 tahun penjara. JPU menganggap para terdakwa terbukti terlibat dalam menyiarkan berita bohong atas kondisi kesehatan maupun hasil tes swab Covid-19 Habib Rizieq di Rumah Sakit Ummi, Kota Bogor.

Sehingga atas perbuatan tersebut dianggap telah membuat keonaran. Sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terkait penyebaran berita bohong.

Terkait fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa pasal yang dijadikan dasar oleh JPU untuk menuntut Rizieq telah sesuai. Yang perlu diwaspadai dalam proses hukum ini adalah mekanisme due process-nya serta pengerahan massa pendukung RS yang bergerak secara ekstraparlementer.

“Pasal-pasal JPU untuk menuntut Rizieq telah sesuai. Cuma kita perlu mewaspadai agar proses hukum sesuai dengan kaedah due process-nya serta pengerahan massa Rizieq yang bergerak secara ekstraparlementer”, ujar Iwan Freddy.