Oleh : Moses Waker )* Aksi yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris (KST) di Papua seperti menembak guru, membakar rumah guru, sekolah dan rumah kepala suku merupakan bentuk kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Aksi tersebut sudah sepantasnya dihentikan dan diberikan hukuman setimpal. Jika selama ini KKB menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi
- Posted by: redaksi
- 2021-06-30
- Cegah Covid-19, Disiplin Protokol Kesehatan, Vaksinasi
Masyarakat Diimbau Disiplin Prokes dan Vaksinasi Cegah Covid-19
Oleh : Abdul Karim )* Ketika kasus corona makin naik, maka masyarakat harus makin waspada dan disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Mereka tidak boleh lupa pakai masker dan menjaga imunitas serta higienitas. Vaksinasi juga wajib dilakukan, agar kekebalan tubuh terhadap virus covid-19 meningkat. Jumlah pasien corona melonjak menjadi 20.000 orang per hari, padahal minggu lalu
- Posted by: redaksi
- 2021-06-30
- BEM UI, Kelompok Kepentingan
BEM UI Ditunggangi Kelompok Kepentingan
Oleh : Reza Pahlevi )* BEM UI sedang viral karena mengkritik Presiden habis-habisan. Publik otomatis kaget karena tidak ada angin tidak ada hujan, mereka langsung memberi pernyataan keras terhadap Presiden Jokowi. Lantas ada dugaan bahwa ada kelompok yang menunggangi BEM, agar melancarkan kritik dan menyerang RI-1. Indonesia adalah negara demokrasi dan sejak orde baru tumbang,
- Posted by: redaksi
- 2021-06-30
- Alih Status ASN, Integritas, Kewenangan KPK
Alih Status Pegawai Mengokohkan Integritas dan Kewenangan KPK
Oleh : Savira Ayu )* Alih status pegawai KPK diharapkan akan mengokohkan integritas dan kewenangan KPK. Dengan adanya perubahan status tersebut, maka KPK diharapkan mampu meningkatkan profesionalitasnya dalam memberantas korupsi. Alih status pegawai KPK sempat menjadi polemik di berbagai media, meski demikian Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Agus Surono mengatakan, hendaknya semua
Tulus J. Maha: Trust Terhadap Supremasi Hukum Tercapai
Rizieq Shihab dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran terkait kasus tes usap RS Ummi. Ia diberikan vonis 4 tahun penjara ole4h majelis hakim. Majelis hakim menilai, perbuatan Rizieq Shihab dalam kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Ummi Bogor telah meresahkan masyarakat. Menurut hakim, hal itu memberatkan
Presiden Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode
Wacana ini dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari. Qodari bahkan membentuk Komunitas Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 yang sekretariatn di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam usulannya, Qodari menginginkan Jokowi untuk maju kembali sebagai Calon Presiden bersama Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden di Pilpres 2024 nanti. Wacana itu mendapat penolakan terutama dari pihak oposisi,
PPKM Mikro untuk Mengatasi Lonjakan Covid-19
Anggota Komisi IX DPR, Wenny Haryanto, menilai konsep Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sudah tepat untuk menekan penularan Covid-19. Menurutnya, yang terpenting adalah masyarakat bisa tetap disiplin mematuhi aturan PPKM serta menjaga protokol kesehatan. “Konsep PPKM Mikro ini sudah sangat tepat dijalankan masyarakat Indonesia. Jika ada yang mengalami gejala Covid-19, masyarakat melapor sendiri
Kondisi Keuangan Negara Masih Aman
Utang pemerintah RI terus melonjak, dan bahkan kini telah mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun. Jumlah utang dan bunganya yang terus bertambah, membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkhawatirkan penurunan kemampuan pemerintah untuk membayarnya. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah pada Senin (28/6/2021) mengatakan publik tidak perlu panik berlebihan merespons utang pemerintah yang meningkat selama
Kritik BEM UI Dinilai Asal Dan Tidak Substantif Berpotensi Menurunkan Kredibelitas Jokowi
Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando yang juga pendiri Civil Society Watch (CSW) mengatakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI mestinya bisa menyampaikan kritik yang substantif terhadap pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan Ade terkait dengan penobatan King Of Lip Service terhadap Jokowi yang diberikan BEM UI. Ade menilai,
BEM UI Minim Kajian, Kritiknya Bisa Jadi Fitnah
Oleh : Zakaria )* Jagat maya kembali heboh karena BEM UI menuduh Presiden Jokowi hanya lip service. Pernyataan ini tidak berdasar karena ia tidak membuat kajian terlebih dahulu. Pihak BEM harap berhati-hati saat mengeluarkan statement, karena bisa berujung fitnah dan akhirnya tersandung kasus UU ITE. Presiden Jokowi yang menjabat 2 periode, sering dipuji sebagai sosok