Portal Berita Nusantara
Oleh : Rebecca Marian )* Beberapa pentolan KKB dimasukkan dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme (DTTOT). Penyebabnya karena mereka sudah berkali-kali melakukan tindakan kriminal, sehingga dianggap sangat mengganggu keamanan di Papua. Semoga Satgas Nemangkawi maupun aparat lainnya bisa menangkap mereka secepatnya. Kekacauan yang terjadi di Papua terjadi karena ulah OPM dan KKB, yang ingin
Oleh : Prita Puspita )* Di sekitar gedung KPK, banyak aparat yang berjaga. Hal ini dilakukan untuk mencegah kericuhan dan amuk massa jelang pelantikan para pegawai KPK jadi ASN. Mereka yang protes belum mengerti bahwa pengangkatan pegawai KPK adalah amanat Undang-Undang, bukan motif politik dari pejabat tertentu. Polemik tentang pengangkatan pegawai KPK menjadi aparatur sipil
Oleh : Alfisyah Dianasari )* Pemerintah terus bekerja keras dan optimal untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 akibat adanya sebagian masyarakat yang memaksakan untuk mudik pada libur Idulfitri kemarin. Sejumlah langkah tersebut adalah meningkatkan ruang perawatan hingga tabung oksigen. Pasca masa libur lebaran, pemerintah tengah mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 dengan meningkatkan ketersediaan tempat tidur perawatan dan
Oleh : Faldiaz Anggayana )* Tanggal 1 Juni 2021 pegawai KPK akan diangkat menjadi ASN secara resmi. Pelantikan ini tidak dapat ditunda, karena sudah sesuai dengan jadwal. Jika diundur maka akan mengacaukan jadwal selanjutnya, karena pasca pelantikan tentu ada kegiatan lain. Seperti pembagian bidang, pengaturan pangkat, dan lain sebagainya. Para pegawai KPK yang sudah lolos
Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme-Universitas Indonesia, Inspektur Jenderal (Purn) Benny Mamoto, mengatakan bahwa Sebanyak 37 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang jadi teroris telah ditangkap. Benny yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), mengatakan bahwa data tersebut dapat diakses publik dengan mudah melalui rekam jejak putusan pengadilan. “Kami mengumpulkan
Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana mengatakan, bahwa penunjukan direksi dan komisaris BUMN sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). “Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN itu kewenangan dari pemegang saham lewat RUPS,” kata Ananta Wahana, di Jakarta, Sabtu (29/5/2021). Oleh karena itu, imbuh Ananta, Komisi VI DPR
Pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, masih belum menujukkan tanda-tanda berakhir. Namun, berbagai cara telah dilakukan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Satu di antara cara mengatasi pandemi adalah dengan program vaksinasi secara masif. Diharapkan dengan cara tersebut, kondisi dunia bisa segera pulih. Selama satu tahun lebih pandemi COVID-19, segala aspek kehidupan termasuk, aspek kesehatan dan
Partai Amanat Nasional (PAN) tak menutup kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengatakan partai akan bangga jika kadernya sendirilah yang diusung. “Apakah dalam hal ini PAN akan mengusung kadernya di tahun 2024? Tentu kita tidak mau menutup pintu untuk itu, tetapi kita juga ingin melihat perkembangan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan alasan menjadikan tanggal 1 Juni 2021 sebagai hari pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ghufron menyebut, pimpinan KPK memilih pelantikan yang bertepatan pada hari lahir Pancasila itu sebagai simbol bahwa pegawai KPK adalah seorang Pancasilais. “Untuk memperingati dan menghormati Hari Lahir Pancasila, sehingga secara
Oleh : Robert Krei )* Beredar kabar bahwa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua kini semakin lemah, baik dari segi posisi dan jumlah kekuatannya, apalagi ada beberapa anggota KST yang mengaku menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena merasa dirinya ditipu oleh kelompok separatis tersebut. Pengejaran terhadap KST di Papua terus dioptimalkan.