Masyarakat Mendukung Bantuan Pemerintah Terhadap UMKM di Masa Pandemi

Masyarakat Mendukung Bantuan Pemerintah Terhadap UMKM di Masa Pandemi

Oleh : Ester Diansari )*

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan intervensi kebijakan, baik dari sisi hulu (supply) maupun hilir (demand) sepanjang apndemi di tahun 2020. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan Koperasi dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Data survey dari Bank Indonesia mencatat sebanyak 72,6% usaha mikro kecil dan menengah terdampak pandemi Covid-19. Mulai dari penurunan penjualan hingga kesulitan modal dan kersulitan bahan baku. Rata-rata produk UMKM mengalami penurunan omzet bahkan ada yag dibawah kebenaran.

Dari sisi hulu, stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR, KUR Super Mikro dan Non KUR, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa hibah modal kerja sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku  usaha mikro agar usahanya dapat bertahan di masa pandemi.

            Sedangkan untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM, serta perbaikan proses bisnis UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi ke formal melalui pusat bantuan konsultasi hukum gratis, gerakan belanja di warung tetangga, korporatisasi petani, nelayan, petambak dan sebagainya.

            Sementara dari sisi hilir, pemerintah membuka akses pasar produk KUMKM. Diantaranya, belanja pemerintha untuk produk UMKM melalui laman UMKM dan Bela pengadaan dengan potensi mencapai Rp 321 triliun.

            Sadar atau tidak bahwa UMKM merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dimana pada tahun 2018 sektor UMKM tersebut berkontribusi sebesar 60,34 persen terhadap produk domestik.

            Sementara itu, sebanyak 83% pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merasa terbantu atas berbagai program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Apalagi bantuan ini telah masuk kedalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

            Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan dari survei yang didapatkan menyebutkan, bahwa persepsi pelaku UMKM sebanyak 46% responden merasa bantuan pemerintah melalui PEN sangat membantu, 37% pelaku UMKM merasa bantuan pemerintah cukup membantu dan 17% responden merasa tidak terbantu.

            Jika dilihat, persepsinya cukup positif, sebanyak 83% pelaku UMKM merasa terbantu atas adanya bantuan dari pemerintah terhadao UMKM di masa Pandemi.

            Menurut Teguh, langkah pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMKM dalam bentuk restrukturisasi kredit, subsidi bunga dan lain sebagainya sangat membantu para pelaku bertahan di tengah keterpurukan yang disebabkan oleh pandemi.

            Sehingga, para pelaku usaha tersebut mendapatkan peluang yang besar untuk melakukan kegiatan produktif kembali setelah sebelumnya tersendat atas Pandemi Covid-19.

            Disisi lain, proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah juga telah dilakukan dengan sangat baik, hal tersebut terbukti dengan banyaknya pelaku UMKM di berbagai pelosok tanah air dapat mengetahui PEN. Sehingga, banyak pelaku UMKM yang ternyata sangat antusias dalam mengikuti program bantuan yang diterbitkan oleh pemerintah.

            Survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute menyebutkan, bahwa sebanyak 79% pelaku UMKM sudah mengetahui program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diberikan kepada UMKM. Sedangkan sebanyak 21% pelaku UMKM tidak mengetahui akan adanya bantuan dari pemerintah.

            Hasil survei tersebut tentu menjadi bukti bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil yang baik, karena mampu menjadi Top of mind para pelaku UMKM. Apalagi pelaku UMKM juga menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menggelontorkan bantuan, khususnya kepada mereka yang terdampak Covid-19.

            Kabar baiknya, Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau yang kerap disebut BLT UMKM akan dilanjutkan oleh pemerintah pada tahun 2021.

            Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pelaksanaan program ini masih disiapkan dan akan dimulai pada bulan Maret 2021.

            Dia menuturkan, program ini dilanjutkan untuk membantu dunia usaha, khususnya para pelaku UMKM di Tanah Air agar usahanya bisa meningkat pada tahun 2021. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membantu UMKM.

            Bantuan dari pemerintah kepada UMKM di Masa Pandemi tentu saja cukup membantu, kita berharap semoga perumusan bantuan nantinya dapat menjadi stimulus bagi pelaku UMKM untuk bangkit dan tetap menjalankan roda usahanya.

)* Penulis adalah koordinator Forum Literasi Publik Tangerang