Portal Berita Nusantara
Oleh : Afriyanti )* KAMI jadi bahan pembicaraan karena nekat mengadakan deklarasi di Surabaya dan ada banyak orang yang menolaknya. Mereka menolak organisasi ini karena mengadakan acara politis dan tak sesuai dengan namanya ‘menyelamatkan Indonesia’. Acara ini melanggar protokol kesehatan karena mengundang banyak orang di ruang sempit. Di masa pandemi ini seharusnya banyak orang prihatin
Oleh : Edi Jatmiko )* Pemerintah sedang menyusun skema vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi kecepatan langkah Pemerintah tersebut karena dianggap akan mempercepat distribusi vaksin ke masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tenggat waktu terkait dengan pembuatan rencana detail mengenai distribusi vaksin COVID-19. Pemerintah sendiri menargetkan vaksinasi bisa dilakukan pada bulan Desember 2020
Oleh : Aditya Akbar )* Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk menyelamatkan kesehatan rakyat. Upaya ini dilaksanakan agar daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar kelompok ini dapat tetap bangkit di tengah pandemi. Menteri Keuangan
Oleh : Rita Efendi )* Pemerintah telah menginisiasi RUU Cipta Kerja melalui konsep Omnibus Law. Peraturan tersebut diyakini melindungi dan menambah kesejahteraan pekerja, termasuk pekerja kontrak. Pemerintah mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, akan menyamakan hak-hak antara pekerja tetap dengan pekerja kontrak maupun outsourcing atau alih daya. Hal tersebut terungkap saat pemerintah menggelar
GemaNusa – Langkah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyuarakan ancaman adanya neo komunisme dan PKI gaya baru memunculkan berbagai sentimen negatif. Mereka yang menolak langkah itu umumnya merasa bahwa isu itu hanya “gorengan politik” KAMI untuk mendapatkan simpati masyarakat. Isu tersebut dinilai tidak jelas dan hanya untuk ciptakan kegaduhan politik saja. Politisi Partai Demokrat, Ferdinand
Oleh : Kiki Novinanti )* Pada awalnya, Tempo adalah majalah bonafid yang disukai banyak orang. Karena mereka menulis berita dengan diksi indah dan fakta yang jujur. Bahkan berani melawan rezim orde baru. Namun sayangnya Tempo versi kekinian makin diragukan krediblitasnya, karena membuat kekacauan dan tak lagi netral. Sebuah media (cetak maupun online), dituntut untuk tidak
Oleh : Edi Jatmiko )* Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI di Indonesia. Salah satu pihak yang menuduh adalah KAMI. Mereka memprovokasi rakyat agar tak lagi mendukung pemerintah, karena disinyalir banyak pejabat yang merupakan keturunan PKI. Tuduhan ini sangat tak berdasar dan merupakan sebuah politisasi. Kita masih ingat tentang kekejaman
Oleh : Zulfikar )* Penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 3 M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Genap sudah 2 pekan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bersama Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni
Oleh : Ade Kurniawan )* Para pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena UMK akan dihapus. Namun bukan berarti gaji mereka merosot. UMK memang diganti jadi UMP tapi nominalnya dipastikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Omnibus law RUU Cipta Kerja menjamin kemakmurkan pegawai, bahkan mereka mendapat bonus tahunan. Omnibus Law RUU Cipta Kerja
JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat tidak bersimpati atas berbagai manuver politik yang digencarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka yang umumnya merasa berbagai upaya politik KAMI ini hanya akan membuat suasana tanah air semakin buruk. Walaupun menyatakan dalih sebagai gerakan moral, namun tetap saja penolakan dari elemen masyarakat tidak berhenti. Satu diantaranya elemen masyarakat yang